Inilah Lima Pelayanan Adminstrasi Hukum Ditjen AHU




Beberapa tahun lalu, saya pernah menulis  tentang fenomena Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralih menjadi  Warga Negara Asing (WNA) dengan banyak pertimbangan. Ya, tujuh tahun di Malaysia saya sering melihat kenyataan-kenyataan pahit di mana ada kejadian  perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia, lalu pernikahannya tidak didaftarkkan pada catatan sipil negara setempat. Salah satu orang yang saya kenal adalah mantan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah majikan saya dulu. Kejaidannya, ia menikah di Indonesia secara resmi, tapi ketika kembali ke Malaysia, suaminya abai begitu saja tak mendaftarkan pernikahannya ke catatan sipil. Bagaimana dengan status anaknya? Sampai terakhir saya ketemu, anaknya belum memiliki identitas yang jelas. Ah, miris...


Lebih miris lagi, ketika anak yang sudah lahir itu dicatatan sipil dibuat nama ibu bukan ibu kandungnya. Tapi nama ibu dari istri pertama bapaknya. Pelik? Memang, tapi itu kejadian. Menilik ibunya, sepertinya memang sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Meski dalam hati kecil, saya kerap was-was ketika ia bercerita di depan saya tanpa beban. Tapi saya yakin, dia tak mau kehilangan anaknya. Karena secara hukum negara, anaknya akan sulit memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Rumit, ya? Semoga akan ada jalan terang untuk mereka nantinya.

Saat itu, sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang masih bermukim di Malaysia saya kerap memikirkan mereka. Menilik status kewarganegaraan, di Malaysia banyak sekali WNI yang kemudian memilih untuk pindah kewarganegaraan menjadi penduduk tetap Malaysia. Saya tak akan mengusik mereka jika memang prosesnya melalui cara yang benar. Tapi jika melihat kasus mantan ART majikan, tentunya ia menjadi rumit. Saya yakin, sebagian besar tenaga kerja yang terdampar di Malaysia puluhan tahun nggak aware mengenai status kependudukan. Apalagi, tentang status warga negara anaknya kelak.

Bagaimana kalau ia kelak ke Indonesia? Apakah ia akan tetap menggunakan passport Malaysia dan datang ke Indonesia sebagai turis? Padahal, sesungguhnya ia masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia? :(. Meski nantinya ketika ia berusia 18 tahun bisa memilih kewarganegaraan, tapi secara hukum ia tak bisa memilih Indonesia sebagai negaranya karena nama ibu yang tercatat bukan ibu kandungnya.



Saya jadi ingat kisahnya Gloria Natapradja Hamel, gadis blasteran Prancis-Indonesia ini sudah sangat antusias menjadi salah satu pasuka pengibar bendera pada HUT ke 71 RI. Tetapi ia batal bertugas karena statusnya bukan WNI. Selain Gloria, ada juga atlet dari luar negeri yang karena sudah lama mengabdi di Indonesia memilih untuk naturalisasi menjadi WNI. Terbaru, ada Otavio Dutra pesepakbola Persebaya berdarah Brazil. Dan ada beberapa lagi kasus-kasus kewarganegaraan yang sempat mencuat belum lama ini.

Ngomong-ngomong kewarganegaraan, dulu saya sempat berpikir kalau mau ngurusin kewarganegaraan itu di Direktorat Jendral Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumham). Nah, ternyata, mengurus dokumen kewarganegaraan itu adanya di Direktorat Jendral Adminstrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Mereka merupakan unit eselon I Kemenhumham yang sudah dibentuk sejak tahun 2000 yang lalu. Ini merupakan pemekaran dari Direktorat Hukum dan Perundang-undangan.



Direktorat Hukum dan Perundang-undangan ini tidak hanya dimekarkan menjadi Ditjen AHU, melainkan menjadi dua. Rekan sesama pemekaran adalah Direktorat jenderal Peraturan Perundang-undangan yang fokus pada penyusunan peraturan perundang-undangan, sedang Ditjen AHU lebih ke tugas pelayanan hukum kepada masyarakat, mencakup hampir semua bidang hukum secara umum.

Pemimpin saat ini, Direktur Jenderal Adminstrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Cahyo Rahadian Muzhar dibantu oleh satu orang Sekretaris Jenderal dan lima orang Direktur karena luasnya pelayanan hukum yang dilakukan Ditjen AHU. Para direktur tersebut mengurusi pelayanan untuk bidang Pidana, Perdata, Tata Negara (kayak urusan kewarganegaraan yang dibahas di atas), Otoritas Pusat Hukum Internasional, dan tentu saja Teknologi Informasi. Mereka semuanya ini bersinergi mewujudkan visi, “Masyarakat memperoleh kepastian hukum.”



Selain yang sudah ditulis di atas, selain adminstrasi kewarganegaraan, apa saja adminstrasi hukum yang biasanya kita butuhkan? Kalau menilik laman web ahu.go.id, beberapa pelayanan adminstrasi hukum yang mudah  diakses oleh masyarakat adalah: 


1. Aneka administrasi Penunjang Kemudahan Berusaha

Beberapa tahun belakangan, pemerintah menggenjot kinerja kemudahan berusaha (ease of doing business). Salah satu kontribusi AHU dengan mempercepat pembentukan badan usaha. Dengan layanan AHU Online, pendirian dan pengintegrasian CV (Comanditaire Venootschap) dan Perseroan Terbatas bisa secara digital. Tidak hanya mendaftarkan badan usahanya, kalau mau pesan nama perseroannya juga bisa melalui AHU Online.
                       
2. Membangun Organisasi atau Perkumpulan

Tak hanya membuat CV atau PT, kita-kita yang mau membangun organisasi baik tujuan profit maupun non-profit bisa mendaftarkannya secara online. Semua jenis perkumpulan, di antaranya bentuk Yayasan, Koperasi, dan Partai Politik (Parpol). Seperti badan usaha, boleh banget kalau mau pesan nama melalui AHU Online.

3. Pengurusan Wasiat

Kalau punya aset atau harta yang ke depannya bisa bermanfaat buat keturunan kita, atau justru bisa disalahgunakan pihak lain, atau punya potensi konflik, ada baiknya membuat wasiat dan mendaftarkan ke Ditjen AHU. Bikinwasiatnya tetap di depan Notaris tetapi sebaiknya dilengkapi dengan pelaporan melalui AHU Online.

4. Fidusia

Pernah ndak sih teman-teman beli kendaraan bermotor, atau barang elektronik melalui mekanisme utang piutang? Kalau ada rencana untuk beli barang melalui mekanisme utang piutang ini, ada baiknya teman-teman mempelajari cara mendapatkan jaminan fidusia. Jangan sampai sudah susah-susah bayar lalu dengan mudah ditarik barangnya.

5. Pelayanan Notaris

Masing – masing layanan di atas mungkin saja butuh pelayanan dari notaris. Nah, Ditjen AHU juga yang berkaitan dengan para notaris. Mulai dari pendaftaran notaris dan pendaftaran ujian pengangkatan notaris.

Secara total ada 93 jenis layanan hukum yang dilayani oleh Ditjen AHU. Sebanyak 47 di antaranya sudah bisa dilayani melalui aplikasi AHU Online atau bisa diakses melalui ahu.go.id, dengan layanan berbasis online. Semantara 43 layanan sisanya masih manual.

Semoga informasi ini berguna buat teman- teman. Barangkali  ada yang sedang ingin merintis usaha atau beli barang dengan cara utang-piutang.






Bagikan:

0 komentar

Personal blog, kadang anti sama spammer yang hanya menyebar link. Lebih mengutamakan pertemanan antarpersonal. Komentar kembali dimoderasi masih banyak obat-obatan yang nyepam :D :P