Rumitnya Pembebasan Tanah Pembangunan MRT di Stasiun Haji Nawi

Setiap kali ada acara MRT, apa pun kegiatannya saya selalu rajin mengikuti. Kenapa? Sederhana saja, sih. Saya ingin melihat sejarah peradaban. Lebay? Biarkan saja. Bagi saya, pembangunan MRT ini memang salah satu dari peradaban baru bagi kota Jakarta yang notabene kota sudah jadi. Bayangin, dong, kota sudah jadi, lalu dibuatlah MRT. Kira-kira, apa saja keruwetannya?

Sebetulnya, ini hanya kali kedua saya mengikuti acara MRT. Pertama, kunjungan langsung ke pembangunannya. Catatannya ada di sini. Untuk minggu lalu, ini undangan halal bihalal MRT bersama dengan media dan blogger di Bakoel Kopi Cikini.

Kira-kira, sudah sejauh mana pembangunan MRT kini? Konon, menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta William P Sabandar, keseluruhan bangunan konstruksi sudah mencapai 74%. Dengan rincian, 62,42% struktur layang dan 87,48% struktur bawah tanah. Kendala emat bidang  tanah dalam pembangunan Stasiun Haji Nawi yang belum terselesaikan, menurut beliau meski menghambat pembangunan, tapi ia tidak akan menyebabkan pembangunan menjadi mundur.

Target penggunaan MRT pada Maret 2019 seperti yang direncakan akan tetap terlaksana. Sementara, target pembangunan selesai pada akhir tahun 2018.

Sejak pertama kali masuk ke gorong-gorong pembangunan MRT, yang terlintas di kepala saya adalah bagaimana sistem pembebasan tanah untuk pembangunan MRT ini? Tentunya, ini tak menjadi mudah. Harga tanah yang juga sudah melambung tinggi juga merumitkan pembebasan tanah. Ini juga yang kemarin dibahas saat Halal Bihalal. Di Stasiun Haji Nawi yang menjadi persoalan utama. Keempat bidang tanah yang berada di Stasiun Haji Nawi tersebut merupakan lokasi pembangunan tiang struktur stasiun.

“Kalau tanah masih juga belum dibebaskan, Stasiun Haji Nawi tidak akan bisa beroperasi pada Maret 2019 meskipun MRT sudah berjalan karena tiang struktur stasiun tidak dapat dikerjakan,” dikutip dari surat kabar Kompas yang terbit pada Kamis 6 Juli 2017.

Lalu, seberapa rumit proses pembebasan tanah di Stasiun Haji Nawi ini? Dan siapakah pemilik tanah ini?

Pada 4 Juni 2017 lalu, pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan warga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp. 60 juta per meter persegi. Ini lebih rendah dibanding tuntutan warga sebesar Rp 140 juta sampai Rp 150 juta dan lebih tinggi dari perhitungan Pemprov DKI sebesar RP 33 juta per meter persegi. Bayangkan, betapa ruwetnya proses pembebasan lahan ini. Betapa setiap kemudahan untuk orang banyak, tapi juga mengorbankan yang lainnya.

Penaksiran harga tanah per meter persegi Rp 140 juta itu dengan berbagai pertimbangan tentu saja. Tak hanya melulu perihal nominal uang yang akan didapat, tapi juga ganti rugi setelah mereka pindah dari tempat yang lama. Jika mengikuti berita yang ada, warga sudah merasa lelah dengan proses peradilan yang sangat panjang. Mereka, sebagian warga akan menerima ganti rugi sebesar Rp 60 juta per meter persegi, tapi tak lama setelah keputusan peradilan dibuat Pemprov DKI justru melakukan kasasi.

Apa pun, saya berharap banyak bahwa segala pembangunan peradaban Jakarta yang lebih baik ini berjalan dengan lancar. Para pemilik lahan yang tanahnya tergusur bisa menerima ganti rugi yang setimpal. Dan pembangunan MRT lancar, terutama sekali di Stasiun Haji Nawi.

Sumber foto,http://jakartamrt.co.id/2017/07/06/konstruksi-mrt-jakarta-sudah-74-persen/
Tambahan rujukan tulisan, koran Kompas 6 Juli 2017