Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik mantan Kapolri Da’i Bachtiar sebagai duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh untuk kerajaan Malaysia.
Pengangkatan ini setelah posisi duta besar di Malaysia kosong hampir 1,5 tahun.Perwakilan RI di Malaysia saat ini memasuki fase reformasi pelayanan secara menyeluruh untuk memperbaiki citranya setelah para oknum mantan diplomat dan duta besar sebelumnya banyak yang tersandung kasus pungutan liar keimigrasian.
Menjadi duta besar di Malaysia saat ini akan disorot tajam dunia internasional, di samping hubungan Indonesia- Malaysia yang senantiasa mengalami pasang surut karena banyaknya kasus-kasus yang menimpa TKI di Negeri Jiran, juga masalahmasalah lain seperti perbatasan, penyelu dupan, illegal logging, kabut asap, perdagangan manusia, penjiplakan seni budaya dan isu terakhir adalah masalah isu perekrutan WNI menjadi Askar Wathaniah.
Kedatangan duta besar baru sudah lama ditunggu oleh masyarakat Indonesia di Malaysia khususnya TKI. Dengan adanya duta besar, keberadaan perwakilan RI di Malaysia menjadi simbol kedaulatan negara, menjadi angin segar dalam membawa perubahan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNI khususnya TKI di Malaysia.
Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melantik mantan Kapolri Da’i Bachtiar sebagai duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh untuk kerajaan Malaysia.
Pengangkatan ini setelah posisi duta besar di Malaysia kosong hampir 1,5 tahun.Perwakilan RI di Malaysia saat ini memasuki fase reformasi pelayanan secara menyeluruh untuk memperbaiki citranya setelah para oknum mantan diplomat dan duta besar sebelumnya banyak yang tersandung kasus pungutan liar keimigrasian.
Menjadi duta besar di Malaysia saat ini akan disorot tajam dunia internasional, di samping hubungan Indonesia- Malaysia yang senantiasa mengalami pasang surut karena banyaknya kasus-kasus yang menimpa TKI di Negeri Jiran, juga masalahmasalah lain seperti perbatasan, penyelu dupan, illegal logging, kabut asap, perdagangan manusia, penjiplakan seni budaya dan isu terakhir adalah masalah isu perekrutan WNI menjadi Askar Wathaniah.
Kedatangan duta besar baru sudah lama ditunggu oleh masyarakat Indonesia di Malaysia khususnya TKI. Dengan adanya duta besar, keberadaan perwakilan RI di Malaysia menjadi simbol kedaulatan negara, menjadi angin segar dalam membawa perubahan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap WNI khususnya TKI di Malaysia.
Permasalahan Indonesia-Malaysia
Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama dalam penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menurut data resmi Imigrasi Malaysia jumlahnya mencapai 1,2 juta orang yang legal dan diperkirakan sekitar 800.000 orang TKI ilegal. Dengan banyaknya jumlah TKI tersebut,tentu saja banyak kasus-kasus ketenagakerjaan yang dialami TKI,mulai dari tidak digaji, ditipu agensi, ditelantarkan majikan, dipukul, diperkosa,dan tingkat kualitas hidup TKI yang memprihatinkan.
Banyak hak-hak TKI yang diabaikan oleh majikan. Angka kematian TKI di Malaysia juga sangat tinggi,menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, setiap tahunnya ada sekitar 600–700 TKI yang meninggal dunia di Malaysia dengan berbagai sebab kematian seperti kecelakaan kerja, sakit,kecelakaan lalu lintas,korban pembunuhan, dan bunuh diri.
Angka tersebut belum termasuk laporan dari empat kantor konsulat RI di Penang, Johor, Kuching, dan Kota Kinabalu. Bahkan diperkirakan masih banyak TKI yang meninggal tidak terdata karena mereka ilegal atau tidak melaporkannya ke perwakilan RI di Malaysia.
Berikutnya, kasus TKI yang menjadi korban perdagangan manusia juga sangat memprihatinkan. Menurut data Polisi Diraja Malaysia (PDRM) dari tahun 2000–2004,terdapat sekitar 2.000 wanita asal Indonesia (kebanyakan TKI) yang menjadi korban pelacuran paksa. TKI ilegal juga menjadi isu yang sampai sekarang tidak pernah berakhir.
Setidaknya ada tiga modus terjadinya TKI ilegal.Pertama melalui penyeludupan manusia oleh para tekong yang dipekerjakan di perkebunan dan bangunan, kedua adalah masuknya WNI ke Malaysia dengan visa pelancong dan ketiga adalah TKI yang lari dari majikan karena perlakuan buruk yangmerekaterima,sementarapaspor mereka ditahan oleh majikan.
Faktor ketiga ini makin sering terjadi karena keputusan Pemerintah Indonesia dalam MoU pekerja formal tahun 2004 menyetujui paspor ditahan majikan. Menurut data imigrasi Malaysia, setiap tahun mereka mendeportasi sekitar 40.000 orang TKI ilegal dan biasanya mereka terlebih dulu dipenjara selama 3–6 bulan dan ada yang dikenakan hukuman sebat (cambuk), tergantung keputusan hakim yang menangani pendatang asing tanpa izin.
Solusi dan Saran
Hal utama yang harus dilakukan oleh Duta Besar Da’i Bachtiar adalah memperbaiki citra Indonesia di mata Kerajaan Malaysia dan masyarakat Indonesia di Malaysia, khususnya TKI.Kekosongan duta besar yang terlalu lama seolah-olah menimbulkan kesan bahwa masyarakat Indonesia di Malaysia kehilangan figur duta besar pengayom yang bisa diajak berdialog dan memberikan perlindungan.
KBRI telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara memperbaiki pelayanan dan perlindungan kepada TKI,khususnya dalam pembuatan paspor sehari jadi, dan ruang tunggu yang manusiawi. Dari sini, pelayanan KBRI mulai mendapatkan sambutan positif dari masyarakat khususnya TKI di Malaysia.
Sudah saatnya KBRI Kuala Lumpur masuk kepada fase selanjutnya, yaitu melakukan pembinaan dan pemberdayaan warga negara Indonesia (WNI), khususnya TKI di Malaysia. Apa yang dilakukan KBRI Kuala Lumpur dalam membenahi pelayanan kepada WNI,khususnya TKI di Malaysia, jangan dijadikan alasan KBRI untuk berpuas diri karena masih banyak permasalahan TKI yang belum disentuh pihak KBRI.
Jadikanlah KBRI sebagai ”rumah rakyat”yang dapat memberikan perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan, sehingga WNI tidak merasa asing di rumahnya sendiri.Sudah saatnya KBRI menjadi pusat pemberdayaan TKI yang haus akan ilmu dan informasi.Karena dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan dapat mengurangi terjadinya perlakuan semena-mena terhadap TKI.
Diharapkan, dengan adanya duta besar baru,KBRI Kuala Lumpur mampu membangun kembali citra Indonesia yang positif dengan belajar menghargai bangsanya sendiri dan mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya. Duta besar baru diharapkan mampu membuka pintu komunikasi dengan masyarakat dengan membuat forum dialog rutin dengan organisasi paguyuban TKI dan masyarakat yang nantinya diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.(*)
Muhammad Iqbal
Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, Peneliti Masalah TKI dan Migrasi Internasional
Seputar Indonesia, Jum'at, 25/042008
